Demokrasi Dengan Partai Politik

Oleh : Zulhaiban

“Pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali, merupakan hak bagi setiap rakyat Indonesia untuk dapat menentukan wakilnya di legislative, yang diberikan kepada masyarakat dengan kebebasan untuk menentukan pilihan, tidak ada paksaan atau intimidasi dalam pemilu.”

“Demokrasi yang tidak terlepas dari keberadaan partai politik, adalah salah satu unsure dari sebuah Negara yang mengemban system ini. Oleh sebab itu Pemilu bukan sekadar seremonial belaka dalam berdemokrasi”.

Tahun 2009, tepatnya bulan April tanggal 9, pesta demokrasi berlangsung secara serentak yang dilangsungkan di Indonesia. Pemilu 2009 merupakan salah satu wahana pendidikan politik serta wadah bagi masyarakat sebagai bentuk kemajuan demokrasi. Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang juga mengikuti kompetisi dari pesta demokrasi tersebut. Tetapi bedanya, Aceh lebih memiliki daya tarik tersendiri bagi mata Nasional maupun International yang ada di dunia, dalam melaksakan pesta demokrasi tersebut. Pasalnya, pesta demokrasi yang berlangsung di Aceh bukan hanya di ikuti oleh partai – partai Jakarta, atau Partai Nasional, tetapi partai – partai local juga ikut bersaing untuk memenangkan pesta yang dilaksanakan lima tahun sekali itu.

Partai – partai local di Aceh yang juga bersaing dalam mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ini merupakan amanah yang diharus dijunjung sesuai dengan semangat UUPA 2006, yang tertulis di Bab XI pasal 75 ayat 1 yang berbunyi bahwasanya Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik local. Partai local tersebut merupakan partai yang didirikan dan terpusat di Aceh. Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Suara Independent Rakyat Aceh, dan Partai Aceh, merupakan partai – partai local yang nantinya bersaing di April 2009 bersama dengan partai Nasional lainnya. Saat ini ke enam partai tersebut merupakan pesaing baru dalam kancah perpolitikan di Aceh. Sebagai partai local, mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dikarenakan, semangat dari partai local hanya terpusat untuk membangun Aceh kearah yang lebih maju dan sejahtera.

Ketika diwawancarai apakah pendidikan politik bagi masyarakat diberikan oleh para caleg maupun parpolnya, M. Falhan Qadhri, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik (BEM FT), mengatakan bahwa pendidikan politik yang diberikan para caleg maupun partainya kepada rakyat Aceh selama masa kampaye menjelang Pemilu berlangsung hanya berbentuk simbolis semata. Mobilisasi symbol – symbol, dan manipulasi atas berbagai isu politis, social – budaya, ekonomi, serta memajangkan poster – poster, baliho, spanduk dan selebaran yang ditebarkan ke seluruh titik pusat – pusat keramaian, merupakan sebuah tujuan para competitor bisa mengumpulkan suara atau jumlah pemilih yang akan membawanya ke kursi kekuasaan. Antusias dari para caleg ataupun partai dalam mengikuti pesta demokrasi lima tahunan itu hanya ingin mendapatkan suara demi kekuasaan semata, tanpa mempedulikan bagaimana arah politik yang mau dibangun para calon – calon pejabat Negara tersebut, dan hal ini merupakan sebuah kompetisi yang berlangsung secara fisik melalui kemampuan pengerahan massa, tanpa berfikir akan terwujudnya sebuah revolusi di tubuh pemerintahan khususnya di Aceh.

  1. Sebuah paradigm dalam menciptakan sebuah perubahan menuju Aceh Baru, untuk masyarakat yang lebih sejahtera, juga tidak dilakukan para caleg – caleg dari partai politik, ungkap tegas dari seorang aktifis mahasiswa tersebut. Itulah sebabnya, penting kiranya para CSO maupun pemerintahan Aceh melalui Komisi Independent Pemilihan (KIP) memberikan sebuah wacana pendidikan politik bagi masyarakat, agar masyarakat bisa melihat partai dan calon legislative secara selektif tanpa terprovokasi maupun terhipnotis dengan janji – janji, poster, dan symbol – symbol belaka, melainkan mengetahui seluk beluk dan latar belakang dari semua partai yang mengikuti pesta demokrasi tersebut. Hal ini dianggap penting karena masih banyak masyarakat yang awam dengan tugas dan tanggungjawab anggota dewan setelah terpilih, sehingga menghambat mereka untuk menggunakan hak politik, khususnya dalam hak pilih dan setelah terpilih apakah para legislator berorientasi pada pembangunan bersama masyarakat di daerah pemilihannya, ungkap seorang demonstran yang selama ini intens dalam menyerukan keadilan bagi masyarakat.             “Sebagai caleg yang terdidik, lebih baik menggiring rakyat untuk membuat janji politik secara tertulis daripada money politik yang hanya bersifat pragmatis,” imbuhnya kembali.

Lain halnya dengan Aryos Nivada selaku peneliti di LSM ACRI, yang mengatakan bahwasanya Pemilu di Aceh berlangsung dengan cara – cara intimidasi melalui pembakaran kantor, umbul-umbul, baliho, dan berbagai alat peraga kampanye partai politik serta calon anggota legislatif yang mewarnai proses Pemilu 2009 di Nanggroe Aceh Darussalam. Rakyat belum berani melakukan perlawanan atas hal itu. Panitia Pengawas Pemilu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang baru terbentuk tidak bisa melakukan tindakan apa pun apabila tidak ada laporan dari warga.

Dia juga mengungkapkan, salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi, fungsi yang diperankan partai politik dalam pendidikan politik belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat. Masyarakat hanya diberikan janji – janji serta sebuah kaos dan sembako berupa beras demi terciptanya lumbung suara. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada partai politik yang melakukan intimidasi dan terror yang terus terjadi menjelang pesta demokrasi. Hal ini dilakukan demi kemenangan sebuah partai politik tertentu yang memiliki kepentingan kelompok dan individual, bukan demi perubahan bagi rakyat, Ungkap pemerahati Aceh tersebut.

“Sebagai caleg yang terdidik, lebih baik menggiring rakyat untuk membuat janji politik secara tertulis daripada money politik yang hanya bersifat pragmatis”.

(Tulisan ini telah di terbitkan di Majalah Nanggroe Edisi 20, Maret 2009)

Iklan
Categories: Opini | Tag: , , , | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Demokrasi Dengan Partai Politik

  1. Wie das Ergebnis der Untersuchung zeigt, ist hoher Blutdruck oftmals die Folge von Übergewicht und keine eigentliche Krankheit.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: